Dirjen IKP Soroti Perlunya Pengaturan Teknologi AI yang Komperhensif

Wecome Congnghenews di Website Kami!

Congnghenews, JAKARTA – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyadari pentingnya undang-undang teknologi AI yang komprehensif dan mengikat. Dirjen IKP Soroti Perlunya Pengaturan Teknologi AI yang Komperhensif

Hal ini harus dikendalikan agar tidak merugikan media nasional.

BACA JUGA: MTM dan Kominfo perkuat sinergi transformasi digital dan keamanan siber Studi: Anak-Anak Habiskan 60 Persen Lebih Banyak Waktu di TikTok Dibandingkan YouTube

“Kami berharap di Uni Eropa juga demikian. Uni Eropa punya undang-undang yang komprehensif yang mengatur tentang AI baik dari segi hak, pornografi, deep fakes, dan segala aspeknya. Seperti omnibus law tentang AI,” kata Usman saat ditemui media. perdebatan. Forum. : Keberlanjutan AI dan media.

Usman juga menekankan pentingnya melindungi media lokal dari kuatnya kontrol raksasa teknologi global, terutama terkait hak cipta dan kepemilikan.

BACA JUGA: Dibangun BUMN Rembang, Arma Leather and Craft masuk ke pasar China

Hal ini mencakup pelaksanaan hak, termasuk hak moral dan hak ekonomi.

Sementara itu, karya jurnalistik yang dihasilkan media ada harganya. Itu yang menjadi persoalan. Dalam dunia media dan sains, kita mengutip sumber dan memberitakan, jadi kita tidak bisa seperti itu. Dan persoalan itu sebenarnya terjadi di dunia digital. platform serta media sosial,” kata Usman.

BACA LEBIH LANJUT: Untuk memberikan pelayanan terbaik, Jamkrindo fokus pada digitalisasi jaminan dan tindakan

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengambil giliran dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan pada 19 Desember 2023.

Lingkaran tersebut terdiri dari tiga aturan yaitu etika, etika penggunaan, dan tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembangan kecerdasan buatan untuk bisnis atau organisasi.

“Prinsip yang paling penting adalah tanggung jawab dan human-centered, artinya human centered, karena dikhawatirkan AI akan mematikan peradaban manusia,” kata Usman.

Namun Direktur Jenderal Usman Kansong mengatakan keberadaan surat Turkuler tidak cukup untuk mengendalikan penggunaan teknologi AI karena perkembangannya yang pesat. Dirjen IKP Soroti Perlunya Pengaturan Teknologi AI yang Komperhensif

“Lingkaran itu merupakan kode praktik yang baik yang bersifat non-koersif, non-punitif, dan sukarela. SE hanyalah aturan sederhana dan bukan aturan hukum,” ujarnya.

“Saya menghimbau kepada media untuk mendorong kebijakan yang komprehensif. Melalui diskusi-diskusi tersebut dapat dihasilkan rekomendasi dan diteruskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai lead unit di ranah digital,” imbuhnya. (chi/jpnn)