Mengulas Tantangan, Dampak, dan Strategi dalam Penerapan PMK 172/2023

Wecome Congnghenews di Portal Ini!

JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Perintah Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Keadilan dan Kepabeanan Niaga dalam Kegiatan Usaha dalam Hubungan Istimewa. Oleh karena itu, untuk membahas masukan dan keluaran Peraturan PMK 172/2023 yang mulai berlaku pada 29 Desember 2023, Taxprime menyelenggarakan lokakarya bertajuk Eksplorasi Tingkat Remitansi Indonesia Baru (MoFR-).172/2023: Update Dampak dan Area . Penayangan Jumat (26/01). Mengulas Tantangan, Dampak, dan Strategi dalam Penerapan PMK 172/2023

Minggu Pagi, Atikoh Ganjar Blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Malang

Senior Manager TaxPrime Muhamad Noprianto menjelaskan PMK-172 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (UU HPP) dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan. Wewenang dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan.

PMK mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Keadilan dan Integritas dalam Berusaha (PKKU), Prosedur Kesepakatan Bersama (MAP), dan Perjanjian Pra Harga (APA). Hal ini merupakan respon strategis terhadap perubahan terkini Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Bidang Hukum Perpajakan (KUP).

“PMK Nomor 172 Tahun 2023 menarik karena merupakan tawaran omnibus yang menggabungkan berbagai ketentuan biaya transfer MAP dan APA, serta memberikan klarifikasi dan revisi ketentuan lama,” jelasnya.

Seperti yang dijelaskan Pak Nopri, “Perlu diketahui juga bahwa PMK No. 172 akan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Secara khusus, untuk melaksanakan TP-Doc (dokumen transfer pricing), wajib pajak harus mematuhi ketentuan Art. PMK ini untuk tahun anggaran 2024”. .

Dalam lokakarya ini, Taxprime menyoroti perubahan utama, dampak, tantangan dan strategi implementasi PMK 172 2023.

Pembahasan secara luas dan detail pada webinar yang dihadiri kurang lebih 1.400 peserta ini terbagi dalam dua topik diskusi. Diskusi Kelompok I PMK No. 172 Tahun 2023: Update, Tantangan dan Dampak Terhadap Kesetaraan dan Kewajaran Usaha (PKKU) Transaksi Internasional dan Transfer Tarif Emanuel Dewo Adi Winedhar dan Senior Manager TaxPrime Muhamad Noprianto dan dimoderatori oleh Manajer TaxPrime Bayu Rahmat Rahayu. Mengulas Tantangan, Dampak, dan Strategi dalam Penerapan PMK 172/2023

Panel II dengan anggota tim dari Yuri Numata (KPMG Jepang) dan Steve Minhoo Kim (Lee & Ko South) membahas Panel II “Cross-Border Insights: Perspectives on Changing Transfer Pricing Regulation in Indonesia”, serta update transfer pricing dari beberapa negara. Korea) dan dijalankan oleh manajer TaxPrime Bobby Savero.