Menko Airlangga Tegaskan Pemda Bisa Berikan Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Ini Dasarnya

Sugeng rawuh Congnghenews di Website Kami!

Congnghenews, JAKARTA – Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah Daerah (PEMDA) akan memberikan kelonggaran pajak hiburan fisik kepada pengusaha. Menko Airlangga Tegaskan Pemda Bisa Berikan Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Ini Dasarnya

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HPKD), jelas kepala daerah akan mendapat insentif keuangan berupa keringanan pajak yang besar.

Baca Juga: Reaksi Inul Daratista Usai Luhut Minta Tunda Kenaikan Pajak Hiburan Prudential Syariah Tunjuk Iskandar Ezzahuddin Ahmad Zulkiflee Sebagai Presiden Direktur

Hal itu juga ditegaskan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900.113.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Ayrlang pada Senin (22/1) usai menerima audiensi dari asosiasi dan pelaku usaha sektor jasa perhotelan dan rekreasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

Inul Daratista menjawab: Luhut minta kenaikan pajak hiburan ditunda

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlanga menerima permintaan dari penyedia jasa hiburan mengenai pelaksanaan keuangan Pajak Penghasilan Badan dan beberapa kebijakan Pajak Barang dan Jasa (PBJT) untuk beberapa jasa di bidang seni dan hiburan.

“Kami sudah menerima semua usulan. Saya minta solusinya ke Menteri Dalam Negeri SE. Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (22/1), mengatakan, “Saya waktu di Istana sudah menyampaikan bahwa ada SE, dan kepala daerah bisa mencalonkan SE Mendagri.”

Baca Juga: Begini Pidato Sepenuh Hati Inul Daratista Soal Kenaikan Pajak Hiburan

Menko Airlangga menambahkan, berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, bupati mempunyai kewenangan untuk menurunkan tarif PBJT pelayanan rekreasi berdasarkan UU HKPD, dari 40% menjadi 75%.

Kewenangan ini memungkinkan bupati untuk menurunkan tarif hiburan PBJT seperti sebelumnya.

Pemberian insentif finansial melalui penurunan tarif rekreasi PBJT ditetapkan dengan Peraturan Umum Daerah (PERCADA).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama kementerian/lembaga terkait telah merampungkan pemberian bantuan perpajakan kepada sektor pariwisata berupa DTP Pajak Penghasilan Badan (Pinjaman Pemerintah). Menko Airlangga Tegaskan Pemda Bisa Berikan Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Ini Dasarnya

Tarif insentif PPh badan DTP sebesar 10% sehingga menurunkan tarif PPh badan menjadi 12% (dari normalnya 22%).

“Hal ini diharapkan dapat memberikan angin segar kepada pelaku usaha dan menjaga lingkungan usaha tetap baik,” kata Menko Airlanga.

Sekadar informasi, yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain Presiden Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani, serta perwakilan beberapa perusahaan jasa hotel dan hiburan, antara lain Hotman Paris Hutapea dan Inul Daratista. (mrk/jpnn)