PNS Gelombang Pertama Pindah IKN Dapat Insentif Lebih Besar, Berapa Nilainya?

Wecome Congnghenews di Portal Ini!

Congnghenews, Jakarta – Kementerian Penguatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan kelompok pegawai negeri sipil (ASN) pertama yang dipindahkan ke IKN akan mendapat insentif perintis. PNS Gelombang Pertama Pindah IKN Dapat Insentif Lebih Besar, Berapa Nilainya?

Pemerintah telah menyiapkan 3.246 ASN untuk masuk IKN gelombang pertama pada Juli hingga November 2023. Namun masa perpindahan tersebut akan bertahap sesuai dengan jumlah rumah PNS yang sudah tersedia di ibu kota Indonesia.

Nanti saya cek angka terbarunya, Juli kita lihat tingkat kesiapannya. Setelah itu, kita harapkan yang datang lebih awal dapat insentif. bagi para pionir, khususnya bagi para pionir,” ujarnya, Rabu (31/1/2024) Kepala Data Bidang Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce dari Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Namun, Averrouce mengatakan, insentif perintis bagi PNS pertama di IKN masih dihitung. “Nanti dibahas lagi,” ujarnya, “bahannya sendiri apa? Karena ini sesuatu yang baru, makanya kita harus membicarakannya.” Gibran Janji Gerakan Ekonomi Santri: Pintar Perbankan Syariah

Pemberian insentif perintis bagi ASN pertama di IKN juga tidak dialokasikan dalam APBN 2024. Averrouce mengatakan, tambahan tunjangan tersebut berbeda sifatnya dengan gaji PNS.

“Di APBN pasti ada sebagian belanjanya untuk gaji. Setelah itu pasti disiapkan tambahan pemasukan untuk spesialisasi nanti. Padahal di APBN diharapkan pengeluarannya untuk pegawai ya? Tapi ada pengeluaran seperti untuk perintis yang tidak dialokasikan akan dirinci terlebih dahulu,” jelasnya. .

Meski begitu, dia mengaku Kementerian PANRB sudah menerima nama-nama PNS pertama yang akan pindah ke pulau-pulau tersebut pada gelombang pertama. Kita tinggal menunggu IKN siap menerimanya.

Nama masing-masing kementerian/lembaga yang kita punya adalah Satgas ASN. Ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, OIKN, Bappenas dan kementerian/lembaga lainnya adalah lembaga yang pertama kali ada. pindah.. Sudah ada daftar nama-namanya, tinggal dilihat berapa orang yang akan terjun. “Lompat saja,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan insentif perintis agar PNS betah berada di IKN.

“Makanya persoalan ini terus kita bicarakan, karena Menpan RB ingin ASN yang pindah ke sana punya literasi digital yang kuat, kemampuan mendukung penunjang kerja umum. .” kata Anas.

“Jangan sampai ada pegawai yang pindah ke IKN dan masih susah tidur. Makanya kita perjuangkan ASN jadi contoh, kita punya mimpi besar di IKN dan dibangun dengan baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, sebanyak 250 ribu lulusan baru yang lolos CPNS telah dikerahkan di Ibu Kota Negara (IKN).

Menteri Anas mengatakan: “Presiden memerintahkan dibuatnya skenario yang komprehensif mengenai rencana mutasi ASN secara penuh yang sedang kita finalkan. Termasuk pemerintah pusat akan menetapkan 250 ribu lulusan baru untuk IKN, termasuk talenta digital terpilih.” bersama media di gedung Bappenas, Selasa (30 Januari 2024).

“Presiden sudah memerintahkan dibuatnya skenario komprehensif terkait rencana mutasi ASN, sedang kami finalisasi,” ujarnya.

Skenario tersebut salah satunya adalah selesainya sistem platform digital SMART ASN.

Dengan demikian, dapat memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN yang terintegrasi dalam wadahnya, termasuk pembuatan Identifikasi Kependudukan Digital (IDP). PNS Gelombang Pertama Pindah IKN Dapat Insentif Lebih Besar, Berapa Nilainya?

Nantinya, platform tersebut dapat mengintegrasikan kinerja, kemajuan, pensiun, dan pembelajaran.

“Jadi, ASN segera membuat Identitas Kependudukan Digital (IDI), kemudian digunakan SSO (Single Sign-On) sambil semua orang melengkapinya sehingga mendapat layanan mulai dari e-kinerja, promosi, pensiun, dan lain-lain, termasuk studi, pelatihan dan lain-lain yang dapat diintegrasikan”, jelas Menteri Anas.

Ia menyimpulkan: “Apakah itu semua bisa dilakukan? Saat ini kita sedang melaksanakan pilot project. Manajemen risiko pembangunan sangat penting dan terintegrasi dengan rencana besar reformasi birokrasi”.