Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi di Politisasi Bansos pada Pemilu 2024, Ini Penjelasannya

Congnghenews , Jakarta – Persoalan bantuan sosial alias Bansus belakangan ini gencar dipolitisasi. Pakar konstitusi Bevitri Susanthi menjelaskan dalam film Dusty Vote. Film dokumenter yang mengungkap dugaan penipuan yang dilakukan Presiden Jokowi dirilis hari ini, Minggu 11 Februari 2024.

Mengapa bansos dijadikan alat politik? Ada konsep dalam ilmu politik yang disebut politik tong babi, kata Bivithri dalam film yang disutradarai Dandi Laxon itu.

Beetree menjelaskan, politik tong babi adalah istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berdiri untuk menjaga babi di dalam tong. Kemudian para budak berkelahi dengan babi di dalam tong.

“Akhirnya tersiar kabar bahwa ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan jatah demi kesejahteraannya,” kata Bivithri.

Dalam iklim politik saat ini, Biwitri mengatakan, politik tong babi merupakan cara berpolitik yang menggunakan uang pemerintah. Uang dikucurkan ke daerah pemilihan oleh para politisi agar mereka terpilih kembali.

Tentu saja kali ini Jokowi tidak meminta rakyat memilihnya, tapi menggantikannya, kata Biwitri.

Dalam penampilannya di film Dirty Vote, Bivitri menyebut belanja bansos sebelum pemilu 2024 terlalu tinggi. Sebab, pada bulan Januari saja, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp78,06 triliun dolar. Jenis anggaran yang diberikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Sebelumnya, pada tahun 2023, Jokowi juga memberikan bansos beras senilai Rp7,9 triliun untuk periode Maret-Mei dan Rp8 triliun untuk periode September-November. Bansos beras berlanjut hingga Desember dengan alokasi dana Rp 2,7 triliun. Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu Presiden Jokowi menyalurkan Rp 81,2 triliun untuk program PKH dan kartu sembako. Kemudian untuk PIP, KIP, hibah kompensasi pekerja dan hibah sosial lainnya sebesar Rp 82,3 triliun. Sedangkan kontribusi PKH dan BPNT mencapai Rp 114,3 triliun.

Kemudian pada tahun ini, Presiden Jokowi meluncurkan bantuan sosial sembako untuk 18,8 juta rumah tangga atau kepala rumah tangga. disusul beras 10 kilogram untuk 22 juta rumah tangga dan BLT untuk 18 juta rumah tangga. Jika digabungkan dengan program bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp508 triliun, atau meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp496,8 triliun.

“Di sini kita bisa melihat bagaimana bantuan sosial digunakan lebih banyak dibandingkan saat pandemi Covid-19,” kata Bivitre.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Dana Jaminan Sosial atau Perlinsos senilai 498 triliun dolar pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Nantinya, dialokasikan Rp468,2 triliun pada 2021 dan Rp460,2 triliun pada 2022.

Selain anggaran, penyaluran bansos oleh presiden juga tengah dibahas. Padahal, kata Bivitre, bansos merupakan fasilitas pemerintah yang seharusnya disalurkan sesuai struktur pemerintahan.

“Siapa yang berhak atau berwenang? Jawabannya dari Kementerian Sosial,” kata Bivitri. Namun yang terjadi adalah data kemiskinan Kementerian Sosial tidak digunakan. Mungkin kebetulan Menteri Sosial PDIP saat ini menentang pengganti Jokowi.

Film Dirty Vote dirilis pada 11 Februari 2024 Dirty Vote di YouTube. Film Dirty Vote menampilkan tiga pakar konstitusi, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mukhtar, dan Frey Amsari. Mereka memaparkan sejumlah tokoh dan menyoroti pelanggaran hukum dan kecurangan dalam pemilu kali ini.

1 Jam 55 Menit 22 Detik Film ini menampilkan Bivithri Sushanthi, Zainal Arifin Mukhtar dan Free Amsari dengan banyak poin. Diantaranya adalah kecurangan dalam pemilihan 20 direktur daerah PJ, tekanan terhadap kepala desa untuk mendukung calon tertentu, dan penyaluran bantuan sosial atau subsidi yang berlebihan.

Pada Pilpres tahun ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakaboming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lainnya, Anis Basvidan-Mohimin Iskandar dan Gunjar Paranoo-Mahfoud Muhammad.

Perkembangan Gibran mendapat perhatian publik setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang juga merupakan paman Gibran membolehkan usia wakil presiden diperkarakan menjadi 40 tahun. Dengan keputusan ini, Gibran yang tidak memenuhi syarat bisa mencalonkan diri sebagai presiden.

Majelis Agung Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyebut Anwar Usman melakukan pelanggaran moral berat sehingga keputusan yang berujung pada pencalonan Gibran juga cacat moral. Duo Prabowo-Jarban didukung oleh Jokowi dan beberapa menterinya. Belakangan ini, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan beberapa manuver politik untuk mendukung Prabo Gibran.

Film tersebut sedianya dijadwalkan tayang pada pukul 11.00 namun diundur hingga pukul 11.39 WIB. Namun sebelum film tersebut dirilis, TKN Prabhu Gibran mengadakan konferensi pers dan menuduh film tersebut melakukan pencemaran nama baik.

Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN), Prabowo Subyanto Gibran Rakaboming Raka, Habibur Rahman mempertanyakan Dirty Vote, film dokumenter yang mengupas berbagai dugaan kecurangan pemilu atau pemilu. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024, Habib-ur-Rehman mengatakan: “Banyak hal yang diceritakan dalam film tersebut adalah narasi yang menghina dan penuh kebencian, sangat spekulatif dan tidak ilmiah.”

Pilihan Editor: Jajak Pendapat Kotor Tunjukkan Dugaan Kecurangan yang Dilakukan Jokowi, Pembagian Bansos Secara Sembarangan, Rekrutmen Polisi, dan Tekanan terhadap Kepala Desa

Betapa besarnya ketakutan dan kekerasan terhadap pihak-pihak yang mendukung pemakzulan Presiden. Baca selengkapnya

Gerakan Aksi mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakmampuan Jokowi menyelenggarakan pemilu secara tidak memihak, jujur, dan adil. Baca selengkapnya

Djad Weibo memaparkan alasan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Jarban. Baca selengkapnya

Gibran Rakaboming Raka mengunggah foto pertemuannya dengan calon presiden nomor dua, Prabowo Subianto. Baca selengkapnya

Menteri ATR dan BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau pimpinan AHY dijadwalkan mengunjungi Ibu Kota Kepulauan (IKN) pada pekan depan. Baca selengkapnya

Sempat terlibat perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat, AHY dan Moeldoko kini masuk dalam lingkaran kabinet Indonesia progresif pemerintahan Jokowi. Baca selengkapnya

Kuasa hukum Jabran mengaku tidak mengetahui alasan majelis hakim menguatkan kekebalannya karena belum menerima salinan putusan. Baca selengkapnya

Sosok Mayjen TNI Didi Suryadi, mantan ajudan Presiden Jokowi yang baru-baru ini menjabat Panglima Kodam Depongoro. Penggemar Prabhu. Baca selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan ikut serta dalam masa transisi menuju pemerintahan pasca Pemilu 2024. Baca selengkapnya

Sejumlah ahli statistik dan pakar menilai usulan hak pemeriksaan tidak akan membatalkan hasil pemilu 2024. Jadi bisakah pemilu dibatalkan? Baca selengkapnya

Airlangga Janjikan Beras Bansos Sampai Juni di Kampanye Prabowo-Gibran, Politisasi Bansos?

Congnghenews, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Ketua Umum Partai Golar Airlanga Hartarto bersama calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Lapangan Raka Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 28 Januari 2024. Dalam sambutannya, Airlangga mengajak para peserta kampanye untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024 dan memilih Prabowo-Gibran.

Dalam sambutannya, Airlan menyoroti program bantuan yang diajukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Program pemerintah Pak Jokowi hari ini membagikan kartu sembako. Sudah terima belum?” Minggu, 28 Januari 2024 hingga Airlang yang disaksikan Tempo secara live di channel YouTube Gibran Rakabuming. “Pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg hingga Juni. Apakah Anda mau menerimanya?”

Kubu Airlanga 02 berjanji akan mengamankan program beras pemerintah untuk kepentingan pemilu mereka di tengah maraknya tuduhan mempolitisasi beras kesejahteraan. Namun Airlanga tak menjelaskan secara gamblang dalam sambutannya bahwa hingga Juni 2024, bantuan sosial beras sebanyak 10 kilogram itu hanya akan disalurkan jika Prabowo-Gibran menang dan dibatalkan jika pasangan tersebut kalah.

Sebelumnya, Airlangga mengklaim Prabowo-Gibran tidak menggunakan bansos Bulog untuk berkampanye.

“Paslon tidak ada yang memiliki program yang menggunakan bantuan sosial masyarakat,” kata Airlangga usai menghadiri acara tadarus Al-Quran di Bekasi, Kamis malam, 25 Januari 2024.

Airlan mengatakan bansos merupakan program negara. Ketua Tim Kampanye Nasional atau Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibrani ini juga membenarkan, tidak ada program Paslon Nomor Urut 02 yang ditawarkan kepada masyarakat pengguna bantuan sosial negara.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga membantah bansos dipolitisasi. Ia mengatakan, bantuan pangan tersebut tetap dilanjutkan sesuai instruksi Presiden Jokowi.

“Ini tidak ada hubungannya dengan politik,” kata Arief, 1 Januari lalu.

Namun politisasi bansos menjadi perbincangan. Selain itu, foto beras Bulog Stabilisasi Pangan dan Stabilisasi Harga (SPHP) dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibagikan di platform media sosial X. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan Badan Pemantau Pemilu atau Bawaslu harus menyelidiki klaim bantuan beras dari politisi.

Antara mengutip pernyataan Maruf Amin pada Kamis, 25 Januari 2024: “Biarkan Bawaslu menerima apakah ada pelanggaran (keputusan) atau tidak.”

Sementara itu, Bhima Yudhisthira, Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Hukum (Celios), mengatakan manfaat sosial dari beras harus dinilai dalam skala yang lebih besar. Sebab potensi penyimpangannya sangat tinggi. Dalam konteks politisasi bansos yang dilakukan kampanye, Bhima juga khawatir bansos akan dijadikan alat pengumpul suara.

“Kami khawatir calon presiden dan wakil presiden yang menyalahgunakan kesejahteraan diberikan kepada masyarakat miskin yang dianggap sebagai pemilih potensial,” kata Bhima, Rabu, 24 Januari 2024.

Selain menyikapi persoalan beras bansos, Presiden Jokowi juga menyinggung prestasi Presiden Jokowi dalam pembangunan jalan tol. Airlangga mengatakan berkat pembangunan tol yang dibangun pada masa pemerintahan Jokowi, perjalanan Jakarta-Semarang kini bisa ditempuh dalam 5 jam. Padahal, menurut Eirlangga, perjalanan biasanya memakan waktu 10 jam.

“Lanjutkan program? Apakah kamu ingin melanjutkan?” – tanya Airlanga.

Selain itu, Airlangga juga mendengar program kampanye Prabowo-Gibrani berupa pendidikan gratis serta makan siang dan susu gratis bagi pelajar.

RIRI RAHAYU | ADINA YASMIN PRASETYO | ADI WARSONO | ANNISA FEBIOLA | RIANI SANUSI | Kadang

Pilihan Editor: Direktur Utama BRI mengatakan pekerjaan baru ini tidak akan tergantikan oleh teknologi di masa depan

Ganjar Pranovo mengaku yakin pembagian bantuan sosial (banso) tidak akan mempengaruhi pilihan warga pada Pilpres 2024.

Pada acara pembagian bansos yang digelar Polri, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengimbau masyarakat memilih calon presiden yang ingin melanjutkan program Jokowi. Baca selengkapnya

Airlangga Hartarto bercerita tentang petisi yang diajukan banyak akademisi universitas. Baca selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran mengaku tidak melihat debat sebagai alat pemilu untuk memperbesar peluangnya terpilih. Baca selengkapnya

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupakan Komut PT Pertamina (Persero) alias Komut dipastikan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama. Baca selengkapnya

Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengatakan, meski partai Prabowo-Gibran membayar sewa gedung, namun posisinya salah total. Baca selengkapnya

Debat capres terakhir disebut-sebut sebagai upaya menentukan tujuan masing-masing pasangan calon. Baca selengkapnya

Civitas akademika Unpad akan kritis terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi di kampus Dipatiukuri Unpad, Sabtu. Baca selengkapnya

Sumber Tempo menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Dravati mendapat tekanan untuk mengucurkan dana masyarakat untuk bantuan sosial pangan. Baca selengkapnya

Kabar bohong atau informasi bohong mengenai Prabowo Subianto menderita stroke dan dipindahkan ke RSPAD beredar di WhatsApp. Baca selengkapnya