Awas! Nunggak Pajak Bertahun-tahun Seperti Honda Jazz yang Diburu Polisi Bisa Ditilang

Jakarta –

Pengendara Honda Jazz yang diburu polisi ini selain menggunakan nomor SIM palsu juga diketahui membayar pajak. Pengemudi yang terlambat membayar pajak bisa dikenakan denda.

Masih terdapat pengemudi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemilik mobil, yaitu membayar pajak. Baru-baru ini, seorang pengemudi yang berhutang pajak selama bertahun-tahun kedapatan adalah pengemudi Honda Jazz yang mogok di bahu jalan. Setelah diselidiki, ternyata sang pengemudi sudah lama berhutang pajak.

Laman Instagram TMC Polda Metro Jaya menyebutkan Honda Jazz bernomor B 1192 KKD belum membayar pajak sejak 2012. STNK nomor itu juga sudah mati 7 tahun lalu.

Diketahui juga kendaraan yang bersangkutan belum membayar pajak sejak tahun 2012, dan sertifikasi STNK-nya telah habis pada tahun 2016, demikian bunyi keterangan di laman Instagram TMC Polda Metro Jaya.

Membayar pajak adalah tanggung jawab pemilik mobil. Faktanya, masih banyak pemilik mobil yang lalai membayar pajak. Tapi jangan salah, membayar pajak bisa berujung tilang lho! Tagihan pajak dapat dipungut oleh polisi.

Irjen Kakorlantas Polri Pol Aan Suhanan, saat masih menjabat Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri, menegaskan polisi bisa mendenda pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ‘tidak membayar pajak’ tanpa mensyaratkan, bahwa sebenarnya polisi melakukan penegakan hukum terhadap Pasal 288 ayat 1 UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Saat di situ tertulis mobilnya dipakai. Kalau di darat harus menunjukkan STNK dan TNKB sesuai syarat yang diberikan Polri, kata Aan pada Oktober 2022.

“Itu soal pasal 106 ayat 5, yang kurang lebihnya, ketika pengemudi diuji di jalan raya, harus menunjukkan salah satu STNKnya,” lanjutnya.

Artinya, apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK yang masih berlaku sesuai ketentuan kepolisian, maka STNK tersebut dianggap tidak berlaku. Sedangkan verifikasi STNK dilakukan setiap tahun pada saat pemilik mobil membayar pajak. Aan menambahkan, masa berlaku STNK adalah 5 tahun dan harus diperbarui setiap tahunnya. Oleh karena itu, izin tahunan harus diminta.

“Dalam penafsiran undang-undang, yang dimaksud dengan izin tahunan adalah cara untuk memandu pendaftaran dan identifikasi kendaraan (mobil) dan di sana dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian di dalam negeri juga meningkatkan perhatian. warga dalam membayar mobil. pajak. mobil,” katanya.

Menurut pasal 288 pasal 1 UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kata Aan, pengemudi yang tidak memiliki STNK atau Surat Keterangan Uji Kendaraan (STCK) yang ditetapkan Polri terancam pidana penjara selama dua bulan atau membayar denda. hingga Rp 500.000. Saksikan video “Sosialisasi Pajak Kendaraan di Wilayah Kota Bandung – Bapenda Jawa Barat” (kering/din)