Netizen Bahas Silent Majority, Disebut Menangkan Prabowo di Quick Count

Jakarta –

Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Jabar Ridwan Kamil angkat bicara soal silent mayoritas. Hal itu diungkapkan RK di Instagram resmi Reels miliknya pada Rabu (14/2/2024). Gulungan tersebut berisi teks tentang mayoritas diam dan hasil penghitungan cepat.

“1. Yang dengar tapi jarang berkomentar, jarang bikin gaduh di media sosial, semua akun ini posting #politik. 2. Kerumunan minoritas yang bikin gaduh di media sosial tidak sama dengan kenyataan di lapangan.” Ridwan Kamil.

3. Ancaman/tuduhan di media sosial tidak pernah kita tanggapi, kita tanggapi dengan kerja terukur di lapangan, imbuhnya. Pengguna internet juga memperdebatkan isu mayoritas yang diam. Ada yang mengaitkan keberhasilan Prabowo-Gibron karena perhitungan yang cepat. Ada juga kritikus.

“Ini benar-benar seperti mayoritas yang diam. Setelah saya menang, semuanya akan muncul di tab mention saya,” tulis akun @*o***d***a*.

“Saya setuju. Seseorang yang saya kenal yang tampak netral/apatis secara politik menyatakan bahwa dia menamparnya begitu dia memilih pose 2K.”

“Hari ini saya melihat postingan positif dari 02 suporter, saya menyukainya dan RT ribuan X. Silent mayoritas pergi dengan semua ini,” kata @*ian*ake*****. “Kekuatan pendukung 02 terbukti silent mayoritas, namun segera mengambil tindakan. Strateginya menembus basis,” demikian analisis netizen.

“Sebenarnya ada mayoritas yang diam, baru kemarin mereka takut atau malas bicara di sini karena mereka mengerikan,” kata salah satu laporan. Namun ada pula yang mengkritik fenomena tersebut.

“Jangan bangga kalau kamu silentmayority, banggalah kalau kamu tidak tinggal diam, banggalah jika kamu membuat keributan, banggalah jika kamu membuat keributan ketika hak asasimu dirampas, mulutmu ditutup, konstitusi negara dilanggar,” tulis sebuah laporan yang mengkritik fenomena tersebut.

“Ini bukan silent mayoritas… Banyak masyarakat lokal yang tidak mengetahui visi, misi calon dan terkontaminasi perkataan orang-orang yang mempengaruhinya, dan banyak pula genje yang memilih fomo. ”, pihak lain juga menentangnya.

“Setelah dilakukan hitung cepat, muncul pesan: “Jangan remehkan mayoritas yang diam.” Bung, kamu diam karena suatu alasan 🙂 Kalau kamu bangga, kamu akan bangga,” baca postingan selanjutnya. Tonton video “Gibron: Kami tidak menyangka angka-angka ini akan begitu tinggi dalam hitungan cepat” (fyk/fay)

Ragam Eksploitasi Anak Selama Pemilu, Ada Caleg Bayar Anak Buat Kampanye, Dijadikan Jubir

Congnghenews, JAKARTA — Anggota Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Otoritas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Silvana Maria berpesan agar orang tua tidak membawa anak saat mengikuti kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Legislatif.

“Jika bentuk dan praktik demokrasi di masyarakat kita belum cukup untuk melindungi anak-anak dalam konteks konflik pemilu, KPAI menegaskan dan tidak membawa anak-anak untuk berkampanye atau berkumpul dengan banyak orang. Kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Bahkan keselamatan kehidupan anak-anak,” kata Silvana di Jakarta, Senin.

Dijelaskannya, sejak tahun 2014, KPAI telah melakukan pemantauan terhadap hak partisipasi anak dalam konteks pemilu. Dalam hampir 10 tahun pemantauan, KPAI telah mengidentifikasi 15 pola eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pada pemilu.

Selama kampanye, sebagian besar anak-anak dibawa ke pertemuan publik,” katanya.

Diakui Silvana, pemblokiran dan pengelolaan di lapangan merupakan peristiwa yang sangat sulit. Namun, karena sulitnya melindungi dan memenuhi hak-hak anak ketika mengikuti kegiatan kampanye, maka perlu dilakukan upaya preventif agar orang tua tidak selalu membawa anaknya ke acara kampanye.

“Dalam perbincangan KPAI dan Bareskrim Polri pagi tadi, kami kembali menegaskan bahwa pertemuan kita terkadang tidak dapat diprediksi, pertemuan publik dengan ribuan orang, situasi berbahaya bagi anak dan berbagai dampaknya bagi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan anak,” kata Dia berkata.

Silvana menjelaskan, pengaduan lain yang paling banyak dilaporkan terhadap KPAI pada masa kampanye Pemilu 2024 adalah penggunaan anak sebagai juru bicara beberapa kandidat. Sekitar 10 pengaduan diajukan terhadap calon legislatif atau kelompok calon presiden dan wakil presiden yang bekerja di belakang mereka.

“Selain itu, anak-anak juga menjadi sasaran saat kampanye, sehingga kampanye ditujukan kepada orang tua namun menyasar anak-anak dengan memberikan barang-barang yang bukan merupakan alat dakwah,” jelasnya.