Wacana Kenaikan Pajak Motor BBM Tak Libatkan Kementerian ESDM

Sugeng rawuh Congnghenews di Website Kami!

Congnghenews, Jakarta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji buka suara terkait kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menaikkan pajak Mesin Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atau Pajak Bahan Bakar Sepeda Motor Non Subsidi. Wacana Kenaikan Pajak Motor BBM Tak Libatkan Kementerian ESDM

Tutuka mengatakan, keputusan Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif pajak BBM sama sekali tidak melibatkan Kementerian ESDM. Secara resmi kami belum pernah membahas atau mengkomunikasikan hal ini, kata Tutuka saat berbicara di Kantor Kementerian ESDM Sumber Daya, Selasa (30/1/2024), Jakarta, bertemu. . Catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Minggu Pagi, Atikoh Ganjar Blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro Malang

Ia kemudian mencatat aturan kenaikan pajak BBM di DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Kenaikan pajak BBM non-subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan sebesar 50 persen untuk angkutan umum dari kendaraan pribadi menyisakan tiga catatan khusus.

“Secara teknis BU (badan usaha) komersial ada permasalahannya. Secara sosial karena tidak ada sosialisasi pasti ada permasalahan di masyarakat. Secara hukum juga ada permasalahan. Ketiganya,” kata Tutuka.

Jika aturan tersebut diterapkan tanpa pengaturan lebih rinci, dikhawatirkan akan berdampak luas bagi konsumen akhir. Namun Kementerian ESDM tidak berwenang melakukan intervensi terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1/2024 tidak.

“Kami tidak menunda karena itu bukan kewenangan kami. Tapi banyak permasalahan yang kami kumpulkan. Implementasinya harus banyak diperhatikan karena akan berdampak pada masyarakat yang kami lihat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan lebih. Wacana Kenaikan Pajak Motor BBM Tak Libatkan Kementerian ESDM

“Kami akhirnya mengambil posisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan atas kendala tersebut. Karena ini berkaitan dengan sektor kita, sektor migas dalam distribusi BBM,” tutup Tutuka.